Gesa Peningkatan Pajak Daerah, Bupati Catur Kunjungi RM dan Cafe di Bangkinang Kota

0
50

KAMPAR -(auranews.id)- Guna menggesa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto, SH kunjungi Rumah Makan (RM) dan Cafe di Bangkinang Kota.

Kunjungan ke Rumah Makan Tapak Lapam dan Cafe Zaky dan Diky dilakukan usai menunaikan Sholat Istisqa berjamaah lapangan Merdeka Bangkinang Kota, Rabu (11/9/2019),

Dalam kunjungan Bupati Kampar didampingi oleh Sekda Kampar Drs Yusri, MSi, Kepala Bapenda Kampar, Ir Hj Kholidah MM Kepala Dinas Kesehatan Kampar, Dedy Sambudi, Kepala Dinas Sosial Kampar, Amin Filda, mantan Sekdakab Kampar Drs Zulher MS dan sejumlah pejabat lain.

Melalui awak media, Bupati Kampar menghimbau pelaku usaha dan masyarakat, agar memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk Kabupaten Kampar berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang pajak restoran dan Perbub Nomor 5 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksana pajak hotel dan restoran.

“Partisipasi dalam membayar pajak daerah berarti telah ikut dalam membangun Kabupaten Kampar,” kata Catur.

Disampaikan, dalam rangka meningkatkan pajak daerah, pemerintah Kabupaten Kampar, melalui Badan Pendapatan Daerah Kampar akan melakukan berbagai kegiatan berupa, pengembangan potensi atau menggali potensi baru pajak daerah dengan melakukan pendataan ke objek dan subjek pajak daerah, serta melakukan uji petik ke lokasi usaha/wajib pajak.

“Kita minta kerjasama semua pihak terutama pelaku usaha agar dapat memberikan kemudahan kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk melaksanakan tugas untuk menghitung potensi, melakukan pendataan maupun uji petik ke lokasi usaha wajib pajak di wilayah Kabupaten Kampar,” tuturnya.

Dikatakan, Kabupaten Kampar telah menetapkan 11 macam pajak daerah yakni, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesan dan perkotaan (PBB-P2), pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak sarang burung walet.

Saya minta, agar pelaku usaha dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam membayar pajak daerah dan memberikan kemudahan kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas, ucapnya. (Syailan Yusuf)