Korupsi Dispora Riau, Dua Terdakwa Dituntut Hukuman Berbeda

0
382

PEKANBARU(AuraNEWS.id) РDua terdakwa kasus dugaan korupsi dana pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman berbeda.

Tuntutan yang dibacakan JPU, Novrizal, kepada kedua terdakwa yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

JPU menuntut Mislan dengan hukuman 7,5 tahun penjara dan Abdul Haris 5,5 tahun penjara.

“Menuntut terdakwa Mislan dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan terdakwa Abdul Haris dengan pidana 5 tahun 6 bulan penjara, dipotong masa tahanan sementara yang sudah dijalani,” ujar JPU di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Senin (15/7/2019).

Selain penjara, Mislan yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek pengadaan sarana prasarana dan Abdul Haris selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2016 di tuntut membayar denda masing-masing Rp200 juta. Denda dapat di ganti hukuman 6 bulan kurungan.

Mislan juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp1.675 970.952,52.

“Satu bulan setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk mengganti kerugian negara, jika tidak dapat diganti hukuman kurungan selama 4 tahun,” kata JPU.

Sementara Abdul Haris tidak dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara. “Uang Rp. 13 juta yang dikembalikan terdakwa dihitung sebagai pengganti kerugian negara,” tutur JPU.

Atas tuntutan itu, Mislan dan Abdul Haris menyatakan mengajukan pembelaan atau pledoi. Majelis hakim mengagendakan pembacaan pledoi pada persidangan selanjutnya.

KEDUA TERDAKWA MEMECAH PAKET PEKERJAAN

JPU dalam dakwaannya mengatakan, perbuatan Mislan dan Abdul Haris terjadi pada 2016 silam. Ketika itu Dispora mendapat anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana olahraga.

Kedua terdakwa memecah-mecah paket pekerjaan pengelolaan jadi 21 paket dan pemeliharaan menjadi 147 dengan nilai masing-masing Rp200.000.000,-.

Pemecahan paket itu tanpa mengacu pada rencana kebutuhan dan tanpa pengkajian ulang paket pekerjaan.

Selain itu, terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada beberapa kegiatan tanpa keahlian tapi hanya berdasarkan data dari pelaksana kegiatan.

Penetapan HPS juga dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan dan penyusunannya dibuat oleh staf honorer di Dispora.

Penunjukkan pelaksana pekerjaan kegiatan dilakukan oleh terdakwa Mislan dengan cara memberikan secarik kertas/ memo kepada para penyedia yang ditunjuk. Kemudian memo tersebut diserahkan kepada rekanan atau penyedia kepada PPTK masing-masing.

Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan oleh perusahaan penyedia yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tapi oleh perorangan yang tidak memiliki persyaratan kualifikasi. Mereka meminjam perusahaan lain untuk memenuhi persyaratan dalam proses pengadaan langsung.

Reporter : Ferry Anthony

Editor : MS Faidar