Sesalkan Penangkapan Arif Syarifudin, Ahmad Kosasi : Kenapa Harus di Jakarta?

0
767

BANGKINANGKOTA(auranews.id) – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kampar Ahmad Kosasi sangat menyesalkan penangkapan Arif Syarifudin yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Kampar di Mall Atrium pada Jumat (13/7) lalu.

Dirinya mengaku sangat menghormati proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi, namun yang dia sesalkan adalah penangkapan yang dilakukan di Jakarta.

“Kita hormati penyidik, tapi kan tidak seharusnya melakukan penangkapan kepada Arif sampai ke Jakarta, dan selama ini Arif selalu kooperatif,” katanya kepada Auranews.id di ruang Sekwan DPRD Kampar, Senin (15/7) siang.

Lebih lanjut, Kosasi juga membantah tuduhan penyidik mengatakan Arif kabur dari Kampar, menurutnya pada saat penangkapan komisi E sedang melakukan kunjungan kerja ke BUMN di Jakarta.

“Kalau tuduhan yang disampaikan penyidik Arif tidak kooperatif kita bantah, buktinya dia selalu hadir setiap kegiatan dewan, saat dia dipanggil dia memang sedang berada di Jakarta, dan pemanggilan itu dihadiri oleh penasehat hukumnya dia, di mana letak tidak kooperatifnya,” tegas Kosasi.

Lebih jauh, Kosasi mejelaskan sebelum pelantikan dia menjadi anggota dewan pada tahun 2014,  kasus ini sudah mulai mencuat. Dan penyidik menjadikan Arif sebagai tersangka sebelum ia menjadi dewan.

“Tidak mungkin Arif lari, dia berangkat kungker menggunakan uang negara dan segala perjalanannya dibiayai oleh negara,” tutupnya.

Sekedar diketahui, Arif ditangkap oleh Satreskrim Polres Kampar sebagai tersangka kasus lelang proyek pembersihan dan pencucian Danau Desa Gema, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar tahun 2012 silam di mall Atrium Jakarta pusat Jumat, (13/7) kemaren.

Proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp890 juta itu dimenangkan oleh perusahaan CV Agusti yang memenangkan lelang dengan nilai kontrak Rp750 juta.

Namun, dalam pelaksanaannya, CV Agusti justru menyerahkan pengerjaan atau pengalihan proyek kepada oknum legislator itu. Padahal, Arif sama sekali tidak terkait dengan CV Agusti.

Sebagai imbalan, Arif menyerahkan fee sebesar 2,5 persen kepada CV Agusti yang memperkenankan dirinya mengerjakan seluruh proyek tersebut. Padahal, menurut Arif langkah itu jelas melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

Lebih jauh, perbuatan tersangka juga turut merugikan keuangan negara hingga Rp300 juta. Hal itu sesuai dengan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau sesuai laporan hasil audit nomor SR-141/PW04/5/2016 tanggal 28 April 2016.

Dalam proses penyidikan, Andri mengatakan polisi telah berulang kali melakukan pemanggilan terhadap tersangka. Namun, tersangka selalu mangkir tanpa alasan yang jelas. Belakangan, polisi yang terus melakukan penyelidikan berhasil mengetahui keberadaan tersangka di Jakarta dan langsung mengirim tim untuk menangkapnya, Jumat (12/7).

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan undang-undang nomor 20 Tahuan 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” katanya. (Defrizal)