Aktivis Sorot Kegiatan Pemberdayaan Lembaga di DPMPD Rohul

0
316

ROKAN HULU(AuraNEWS.id) – Aktivis Masyarakat Kiliwon Siregar, menyoroti Pemkab Rokan Hulu (Rohul) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD) Rohul,  terkait kegiatan peningkatan lembaga masyarakat yang dinilai tidak jelas penggunaan anggarannya.

“Karena hasil komunikasi dengan Sekretaris DPMPD Rohul Prasetyo, dana yang mencapai Rp 283.180.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan volume peserta 498 peserta, deskripsi honorium PNS, belanja barang, jasa dan modal,” ungkap Kiliwon Siregar, Rabu (18/6/2019).

Lanjutnya, kegiatan tersebut RUP 20304265, Tahun Anggaran 2019 dengan tipe swakelola.

“Untuk itu kami minta Bupati Rohul H Sukiman supaya memeriksa kegiatan tersebut, jika perlu membatalkannya,” ujarnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi dengan Kepala DPMPD Rohul Margono melalui Sekretaris Prasetyo mengatakan Rohul masuk dalam 159 Kabupaten se-Indonesia yang mengalami status stunting atau pertumbuhannya lambat, jadi anggaran itu untuk peningkatan Posyandu dan PKK.

“Sesuai Permendagri Nomor 18 Posyandu dan PKK masuk lembaga masyarakat, untuk Rohul sebanyak 145 Desa/Kelurahan, nanti sebagian untuk Kader dan PKK secara bergiliran ikut dalam penuntasan stunting,” kata Prasetyo.(PR/FDr)