Prapid Ditolak, Bonar Sitinjak Akan Lakukan Upaya Hukum Lain

0
527

RENGAT(auranews.id) – Sidang gugatan Praperadilan Bonar Sitinjak terhadap Polres lndragiri Hulu (Inhu) yakni Satreskrim dinyatakan ditolak oleh Hakim Tunggal Omori Sitorus SH, MH.

Sidang ini digelar di ruangan sidang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Rengat, jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Selasa (19/3/2019)

Dalam sidang tersebut Omori mengatakan yang menjadi urgensi penolakan prapradilan bahwa Surat  Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) sudah sesuai dengan aturan pasal 192 KUHAP.

“Biaya perkara yang dibebankan terhadap pemohon nihil, dan dinyatakan bahwa SP3 yang sudah dilakukan Polres Inhu sudah sesuai dengan tupoksinya dalam menjalankan pasal 192 KUHAP,” ujarnya.

Sementara itu Bonar Sitinjak selaku pemohon mengatakan bahwa dirinya akan terus berupaya mencari keadilan.

Melalui penasehat hukum Dody Fernando SH MH mengatakan bahwa dalam hasil sidang praperadilan telah Bonar VS Satreskrim telah ditemukannya novum (bukti baru,-red) sesuai dengan fakta persidangan.

Didalam fakta persidangan menurut Dody bahwa hakim hanya menguji tentang proses prosedural SP3 saja, namun tidak kepada pokok materi perkara.

Masih menurut Dody atas laporan dugaan pemalsuan surat palsu dengan terlapor Elice Simangunsong sudah cukup bagi penyidik untuk ditemukannya 2 alat bukti.

“Berdasarkan keterangan dan bukti fakta persidangan praperadilan inilah yang menjadi urgensi untuk melaporkan Satreskrim Polres Inhu ke Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri,” ungkapnya.

Sementara itu Bonar Sitinjak mengatakan bahwa dirinya  juga sempat melaporkan hal ini kepada Kepala Bidang (Kabid) Profesi dan Pengaman Kepolisian Negara (Propam Polri) Polda Riau.

“Namun setelah saya laporkan hingga saat ini saya belum mendapat jawaban dari pihak propam sendiri,” ungkapnya.

Bahkan menurut Bonar ia juga sempat berbincang dan diskusi terhadap salah satu pejabat Propam Polda Riau Dr Jhoni Mulyono Simanjuntak SH MH terkait pelaporan dugaan palsu sengketa tanah miliknya.

Dalam kesempatan tersebut Jhoni Mulyono Simanjuntak mengatakan bahwa secara kasat mata dirinya menilai bahwa surat ini palsu.

“Hal ini dikuatkan dengan tidak adanya dusun lingkungan seperti surat tanah milik Elice dan adanya pemalsuan tanda tangan,” kata Sitinjak menirukan ungkapan Jhoni.

Penulis: Ali Usman